JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik, menyoroti rencana penurunan tunjangan kerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI.
Taufik menegaskan rencana itu tak ada kaitannya dengan makin dekatnya pergantian gubernur dari Djarot Saiful Hidayat kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Tak ada kaitannya dengan itu. Ini murni karena hasil evaluasi," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (22/9/2017).
Menurut Taufik, siapapun gubernurnya, baik Ahok, Djarot atau Anies, pihaknya akan tetap mengajak Pemprov DKI menurunkan tunjangan kinerja daerah (TKD).
Baca: Apakah Nama Anda Lolos CPNS 2017 Dalam Seleksi Kemenkumham? Lihat Di Sini
Hasil evaluasi di Komisi A DPRD DKI ternyata menunjukkan banyak SKPD, kelurahan, maupun kecamatan yang ternyata serapannya rendah tahun 2017 ini.
"Ada yang di bawah 50 persen serapannya dan bahkan 10 persen juga ada. Tapi TKD pegawainya nyampe 80 persen bahkan 90 persen. Apa-apaan coba itu," Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
"Apa perlu yang kayak begitu dikasih TKD gede? Serapannya rendah ngapain gede-gede TKD nya. Sama aja kayak orang tidur dibayar itu," lanjut Taufik.
Baca: Diam-diam BKD DKI Susun Strategi Atasi Krisis PNS
Sementara dinas yang diincar untuk penurunan TKD adalah Dinas Kominfotik DKI Jakarta.
"Itu harus diturunin TKD PNS Dinas Kominfotik. Serapannya rendah banget. Turunin aja lah TKDnya," jelas Taufik.
SUMBER : Wartakota.com
